Jumat, 14 Juni 2013

softskill BLSM



PKS Anggap Lucu Keputusan Komisi VIII Setujui BLSM

Wakil Ketua Badan Anggaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung, mempertanyakan mengapa kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat sudah diputuskan di komisi VIII. Padahal, kebijakan menaikkan harga BBM belum diputuskan. "Pembahasan besok di Badan Anggaran akan menjadi lucu karena yang didiskusikan adalah seputar asumsi makro, bukan di sektor belanja," ucap Tamsil saat dihubungi pada Kamis, 6 Juni 2013.


BLSM yang disepakati, kata Tamsil, mengasumsikan bahwa BBM sudah pasti naik. Selain itu, ujar Tamsil, adalah keliru jika kebijakan BLSM diputuskan sebelum harga BBM naik. "Ini dasarnya apa?" ujar dia. Ia mengatakan seharusnya pemerintah menaikkan dulu harga BBM karena memang ada dalam otoritas pemerintah. "Barulah kemudian kita mengetahui berapa perubahan makro lalu membahas kebijakan perlindungan sosial."

Dalam kesempatan tersebut, Tamsil juga mengatakan bahwa Fraksi PKS tidak menyetujui kenaikan harga BBM. Banyak skenario yang bisa dilakukan pemerintah untuk menggenjot pendapatan negara, semisal, melalui pajak kendaraan bermotor. Namun, jika toh akhirnya harga BBM dinaikkan, Tamsil menyepakati pemberian BLSM maksimal selama lima bulan.

Sebelumnya, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui anggaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 12 triliun, yang merupakan kompensasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar